Haji dan Lembaga Keuangan Syariah
Dalam mengelola dana tabungan haji, THI selain dituntut profesional juga harus sesuai dengan tuntunan syariah. Tidak boleh ada pengelolaan dana haji yang terkait dengan riba, gharar, maysir, dan hal-hal yang bathil.
Maka dalam operasional-nya, THI akan selalu berhubungan dengan lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, asuransi syariah, maupun lembaga investasi syariah lainnya. Menjadi ironis bila selama ini dana haji dikelola oleh lembaga keuangan konvensional.
Jika hal ini dapat dilaksanakan, maka dampak terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah akan sangat besar. Sebagai misal, hingga November 2004, dana yang berhasil dihimpun oleh perbankan syariah baru mencapai Rp 10,5 triliun. Bayangkan bila dana Rp 6 triliun dapat sepenuhnya dikelola di dalam bank syariah, tentu akan terjadi penambahan dana yang luar biasa bagi perbankan syariah. Dengan mobilisasi dana lembaga keuangan syariah yang semakin besar, maka dampak terhadap perekonomian akan semakin positif yaitu dinamisasi sektor riil terutama UKM, stabilitas sektor keuangan, dan stabilitas tingkat harga.
Haji dan Bisnis Komersial
Penyelenggaraan ibadah haji banyak melibatkan berbagai komponen yang memiliki nilai ekonomi besar sehingga berpotensi menciptakan lahan bisnis yang sangat menggiurkan, mulai dari transportasi dari tanah air ke tanah suci, pemondokan, katering hingga bisnis kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH). Untuk aspek-aspek pelaksanaan haji inilah perhatian Depag banyak tercurah. Dengan posisi monopoli yang menempatkannnya sebagai “biro perjalanan haji terbesar di dunia”, Depag telah membuat haji sebagai arena perburuan rente ekonomi tahunan oleh birokrasi dan para kroni-nya.
Aroma bisnis yang kental di tangan satu pihak inilah yang selama ini menjadi arena KKN yang sangat subur. Terlebih dengan akumulasi sisa dana haji yang dilegalkan menjadi Dana Abadi Ummat (DAU) telah membuka praktik politik uang, tidak hanya di lingkungan Depag tetapi juga telah menyebar ke lingkaran kekuasaan lainnya. Hal ini tentu memprihatinkan, bahwa ibadah haji yang suci justru menjadi sumber praktik bisnis dan politik tidak terpuji.
Dengan pendirian THI, maka THI akan menggantikan peran pelaksana ibadah haji yang selama ini dilakukan Depag. Dengan demikian Depag akan bisa lebih berfokus pada fungsi regulasi dan pengawasan yang selama ini terabaikan. Untuk memacu efisiensi, THI tidak boleh menjadi monopoli. THI harus dihadapkan pada persaingan sehat dengan menempatkan biro perjalanan haji swasta sebagai pelaksana haji pendamping. Dengan demikian, jamaah akan mendapat pelayanan prima dengan ongkos yang murah. Pada saat yang sama, peran sektor swasta teroptimalkan sehingga akan menggerakkan sektor riil.
Haji dan Kemiskinan
Dari sisi agama, salah satu permasalahan dalam ibadah haji adalah haji ulang; yaitu mereka yang melaksanakan haji untuk yang kedua kali dan seterusnya. Secara formal, haji ulang adalah sunnah. Namun, dalam perspektif kontemporer, sangat mungkin haji ulang bukan lagi sunnah.
Di Indonesia, kemiskinan adalah luas dan persisten. Kemiskinan adalah sumber dari semua permasalahan sosial-kemasyarakatan seperti kriminalitas, penurunan kualitas hubungan sosial, kenakalan remaja, anak-anak terlantar, hingga penyalahgunaan obat terlarang. Maka di dalam Islam, menyantuni fakir miskin adalah maslahah yang bersifat qath’i karena secara jelas disebut Al Qur’an berulang kali. Dalam perspektif ini, tentu lebih baik untuk mengentaskan kemiskinan yang bersifat wajib daripada mendahulukan haji ulang yang hanya sunnah.
Maka THI dapat mensosialisakan kepada mereka yang hendak haji ulang agar mengurungkan niatnya karena dalam kasus Indonesia dimana kemiskinan dan masalah sosial ummat Islam lainnya yang bersifat wajib masih sangat banyak, maka haji ulang sangat mungkin tidak lagi bernilai sunnah. Pada saat yang sama, mereka dihimbau untuk menyerahkan dana haji ulang ke THI atau LSM untuk program pengentasan kemiskinan.
Jika haji ulang tidak bisa dicegah, setidaknya harus ada dis-insentif. Sebagai misal, bagi mereka yang ingin haji ulang diharuskan membayar setoran tabungan secara penuh di awal namun dengan keberangkatan 4-5 tahun kemudian. Sehingga dana haji ulang ini akan tertahan lama di THI dan akan menjadi dana murah yang dapat dipergunakan untuk investasi jangka panjang, khususnya yang terkait dengan program pengentasan kemiskinan.
Oleh: Yusuf Wibisono
Tampilkan postingan dengan label profesional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label profesional. Tampilkan semua postingan
Rabu, 31 Maret 2010
HAJI YANG MEMBERDAYAKAN UMMAT - Habis
Label:
bisnis komersial,
dana abadi ummat,
dau,
depag,
ekonomi,
haji,
haji ulang,
kemiskinan,
kkn,
konvensional,
lahan bisnis,
lembaga keuangan,
perbankan,
profesional,
syariah,
ummat,
yusuf wibisono
Sabtu, 27 Maret 2010
Globalisasi: Dimana Kita Berdiri? - Habis
High-skilled labors. Dengan jaringan internet di hampir setiap negara, para pekerja berpendidikan tinggi akan meningkat di seluruh dunia. Di tahun 1998, lebih dari 25.000 pekerja profesional Afrika bekerja di USA dan negara-negara Eropa. USA memberikan visa khusus bagi imigran profesional untuk bekerja tetap di industri high-tech. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Jerman memberi kemudahan dan fasilitas khusus bagi 200.000 ahli komputer non-Jerman untuk bekerja di Jerman, termasuk para ahli komputer dari negara berkembang dan diantaranya adalah dari Indonesia (Kompas, 6/8/2000). Fenomena pelarian intelektual (brain drain) pekerja trampil ke negara kaya ini diperkirakan akan terus berlanjut selama perbedaan upah dan standar hidup yang lebar antara negara kaya dan miskin tetap eksis. Ironisnya, pada saat yang sama jutaan pekerja tidak terdidik mendapat hambatan yang sangat keras untuk berpindah lintas negara. Mereka tetap terpisah dalam batas-batas negara akibat restriksi yang ketat dari negara-negara kaya terhadap pekerja tidak terdidik.
Dimana Kita Berdiri?
Dalam perspektif kompetisi global, dimanakah kini kita berdiri? Dari paparan singkat diatas, kita dengan mudah menarik kesimpulan bahwa bangsa yang menang di masa depan adalah bangsa yang terdidik, cerdas, dan kreatif, yang merupakan hasil dari pembangunan manusia yang berkualitas. Tentunya semua itu berjalan dengan komitmen, usaha, dukungan politik dan anggaran pembangunan yang tidak kecil. Sekarang mari kita lihat kondisi negeri ini.
Dalam laporannya -Human Development Report 2000- UNDP menempatkan pembangunan manusia di Indonesia di peringkat 109, turun dari peringkat tahun sebelumnya 105. Peringkat ini sangat jauh dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand (67), Malaysia (56), apalagi Singapura (22). Dalam kenyataannya, deretan data indikator sosial dan ekonomi benar-benar membuat kita cemas dengan masa depan generasi penerus bangsa ini. 70 juta rakyat kini hidup dalam kemiskinan, 40 juta penduduk harus kehilangan pekerjaan, tingkat putus sekolah semakin tinggi, 3 juta balita kekurangan gizi, dan 2 juta orang hingga kini hidup tak menentu di pengungsian, belum lagi ditambah dengan hancurnya berbagai fasilitas fisik dan tatanan sosial oleh bencana alam dan kerusuhan yang terjadi di seluruh negeri, semuanya itu seharusnya membuat kita prihatin. Dan yang paling menderita dari itu semua jelas adalah kaum muslimin Indonesia yang merupakan mayoritas.
Epilog
Mungkin benar bahwa globalisasi telah menciptakan kampung dunia (global village), tetapi tidak semua orang bisa menjadi penduduknya. Mungkin benar bahwa globalisasi telah tumbuh dengan kecepatan dan hasil yang mengagumkan, tetapi prosesnya adalah tidak seimbang dan tidak adil, sehingga globalisasi juga telah menciptakan fragmentasi dalam proses produksi, pasar tenaga kerja, lembaga politik dan masyarakat. Maka, selain memiliki aspek positif, inovatif, dan dinamis, globalisasi juga memiliki aspek negatif, disruptif, dan marginalis. Hal ini terjadi tidak lain karena globalisasi digerakkan oleh kekuatan komersial pasar yang hanya mempromosikan efisiensi, mengejar pertumbuhan dan mendapatkan laba. Tidak heran bila globalisasi cenderung lalai dari tujuan pemerataan, penghapusan kemiskinan, dan pembangunan manusia.
Namun, globalisasi adalah keniscayaan. Ia adalah fenomena yang tidak bisa dihindari. Karena itu, langkah terpenting kini adalah bagaimana sesegera mungkin kita menyiapkan apa yang harus dan masih bisa untuk disiapkan untuk menghadapi globalisasi. Mampukah pemerintahah saat ini menjawabnya? Saya pesimis.
Maka kini saatnya bagi kita kaum muslim untuk mempersiapkan diri kita sendiri agar tidak jatuh kembali dalam penderitaan dan kehinaan. Sesungguhnya Allah lebih mencintai mu'min yang kuat daripada mu'min yang lemah.
Oleh: Yusuf Wibisono
Dimana Kita Berdiri?
Dalam perspektif kompetisi global, dimanakah kini kita berdiri? Dari paparan singkat diatas, kita dengan mudah menarik kesimpulan bahwa bangsa yang menang di masa depan adalah bangsa yang terdidik, cerdas, dan kreatif, yang merupakan hasil dari pembangunan manusia yang berkualitas. Tentunya semua itu berjalan dengan komitmen, usaha, dukungan politik dan anggaran pembangunan yang tidak kecil. Sekarang mari kita lihat kondisi negeri ini.
Dalam laporannya -Human Development Report 2000- UNDP menempatkan pembangunan manusia di Indonesia di peringkat 109, turun dari peringkat tahun sebelumnya 105. Peringkat ini sangat jauh dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand (67), Malaysia (56), apalagi Singapura (22). Dalam kenyataannya, deretan data indikator sosial dan ekonomi benar-benar membuat kita cemas dengan masa depan generasi penerus bangsa ini. 70 juta rakyat kini hidup dalam kemiskinan, 40 juta penduduk harus kehilangan pekerjaan, tingkat putus sekolah semakin tinggi, 3 juta balita kekurangan gizi, dan 2 juta orang hingga kini hidup tak menentu di pengungsian, belum lagi ditambah dengan hancurnya berbagai fasilitas fisik dan tatanan sosial oleh bencana alam dan kerusuhan yang terjadi di seluruh negeri, semuanya itu seharusnya membuat kita prihatin. Dan yang paling menderita dari itu semua jelas adalah kaum muslimin Indonesia yang merupakan mayoritas.
Epilog
Mungkin benar bahwa globalisasi telah menciptakan kampung dunia (global village), tetapi tidak semua orang bisa menjadi penduduknya. Mungkin benar bahwa globalisasi telah tumbuh dengan kecepatan dan hasil yang mengagumkan, tetapi prosesnya adalah tidak seimbang dan tidak adil, sehingga globalisasi juga telah menciptakan fragmentasi dalam proses produksi, pasar tenaga kerja, lembaga politik dan masyarakat. Maka, selain memiliki aspek positif, inovatif, dan dinamis, globalisasi juga memiliki aspek negatif, disruptif, dan marginalis. Hal ini terjadi tidak lain karena globalisasi digerakkan oleh kekuatan komersial pasar yang hanya mempromosikan efisiensi, mengejar pertumbuhan dan mendapatkan laba. Tidak heran bila globalisasi cenderung lalai dari tujuan pemerataan, penghapusan kemiskinan, dan pembangunan manusia.
Namun, globalisasi adalah keniscayaan. Ia adalah fenomena yang tidak bisa dihindari. Karena itu, langkah terpenting kini adalah bagaimana sesegera mungkin kita menyiapkan apa yang harus dan masih bisa untuk disiapkan untuk menghadapi globalisasi. Mampukah pemerintahah saat ini menjawabnya? Saya pesimis.
Maka kini saatnya bagi kita kaum muslim untuk mempersiapkan diri kita sendiri agar tidak jatuh kembali dalam penderitaan dan kehinaan. Sesungguhnya Allah lebih mencintai mu'min yang kuat daripada mu'min yang lemah.
Oleh: Yusuf Wibisono
Label:
brain drain,
ekonomi,
fragmentasi,
globalisasi,
high skilled labor,
human development,
internet,
kemiskinan,
kompetisi global,
manajemen,
muslimin,
pemerataan,
profesional,
undp,
yusuf wibisono
Langganan:
Postingan (Atom)